Arsip Tag: #RBP

Tim RBP Polda Jawa Tengah Kunjungi Mapolres Jepara.

Tribratanews.jateng.polri.go.id, Jepara – Kemaren (Selasa, 09/10/18), Tim dari Bagian RBP (Reformasi Birokrasi Polri) Polda Jawa Tengah melaksanakan monev (monitoring dan evaluasi) dan asistensi di Mapolres Jepara.

Kedatangan Tim yang dipimpin oleh AKBP Cahyo Widiarso, S.H., S.I.K., M.H. (Kabag RBP Rorena Polda Jawa Tengah) beserta 5 (lima) Anggota disambut dengan hangat oleh Wakapolres Jepara Kompol Dr. Pranandya Subiyakto, S.H., M.Hum. di Ruang PPKO Polres Jepara.

Dalam sambutannya, AKBP Cahyo Widiarso, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan bahwa kunjungan kami di Mapolres Jepara adalah untuk melaksanakan kegiatan monev (monitoring dan evaluasi) dan asistensi 6 pengungkit serta fasilitas pelayanan publik guna pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk Polres Jepara. Dengan pelaksanaan program ini, kita semua berharap bahwa institusi kita dalam hal ini adalah Polri menjadi salah satu institusi yang bersih dari korupsi.

“Dengan adanya program ini, kami dari Polres Jepara berharap semoga Tim tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kami sehingga nantinya Polres Jepara menjadi instansi yang bebas dari korupsi” tutur Wakapolres Jepara dalam acara tersebut.

Usai melaksanakan kegiatan monev dan asistensi kemudian Tim didampingi Wakapolres Jepara serta para Ketua Pengungkit melaksanakan pengecekan di lokasi pelayanan publik yang ada di Polres Jepara seperti pelayanan SPKT, SIM, SKCK dan Sidik Jari.

(Humas Polres Jepara)

Kasat Resnarkoba Ingatkan Personil Tentang Program RBP Saat Pimpin Apel Siaga Akhir Pekan.

Tribratanews.jateng.polri.go.id, Jepara – Sabtu (28/07/18), bertempat di halaman Mapolres Jepara telah dilakukan apel siaga akhir pekan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Jepara AKP Hendro Asriyanto.

Sesuai dengan arahan dari Kasat Resnarkoba, usai pelaksanaan apel siaga pagi, anggota siaga langsung menyebar untuk melaksanakan patroli di obyek – obyek vital wilayah Kab. Jepara dengan sasaran utama obyek wisata wilayah Kab. Jepara dimana diakhir pekan seperti saat ini di obyek wisata wilayah Kab. Jepara adalah salah satu lokasi yang rawan terjadi tindak kriminal.

Kegiatan siaga kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan siaga malam hari, dan saat siaga malam Kasat Resnarkoba menekankan untuk melaksanakan kegiatan patroli di lokasi pusat keramaian.

Selain itu, juga diingatkan akan program Pemerintah yaitu Reformasi Birokrasi Polri dimana sasaran dari program tersebut di tubuh polri adalah terwujudnya birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas serta terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien. Dengan Hal tersebut, diharapkan setiap personil Polri untuk meningkatkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara profesionalisme” tambah Kasat Narkoba.

(Humas Polres Jepara)

Polri Siap Untuk Birokrasi yang Bersih dan Melayani

Dalam penerapan reformasi birokrasi pada pemerintah baik pada lingkungan kementerian, Polri serta lembaga pemerintah lain harus didukung dengan langkah-langkah yang tepat, sinergis dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut dimuat kedalam Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map tersebut menjadi acuan dalam penerapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.

Road Map Reformasi birokrasi tersebut harus disusun berdasarkan sasaran yang ingin dicapai dalam Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yakni

  1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
  2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta
  3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Sasaran tersebut selanjutnya menjadi fokus dalam penentuan strategi serta penerpaan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada pada instansi pemerintah. Selain itu, road map juga memuat isu strategis dan rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Rencana aksi memuat strategi dan program Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di berbagai kebijakan dalam delapan area perubahan reformasi birokrasi yakni

  1. Mental Aparatur
  2. Pengawasan
  3. Akuntabilitas Kinerja
  4. Kelembagaan
  5. Tatalaksana
  6. SDM Aparatur
  7. Peraturan Perudangan-Undangan
  8. Pelayanan Publik.

(Humas Polres Jepara)

Sasaran Reformasi Kultural

Diharapkan dengan penerapan dari program Pemerintah untuk mereformasi birokrasi akan dapat merubah pola pikir serta budaya kerja yang telah membudaya, sehingga tercipta profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dan untuk diketahui bahwa Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui Permenpan No. 11 Tahun 2015.

(Humas Polres Jepara)

Sasaran Reformasi Birokrasi

Melihat dari tujuan dari reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara sehingga perlunya mempunyai area – area perubahan yang tepat untuk mendukung sasaran reformasi birokrasi.

Dan area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah :

Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

SDM Aparatur

Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

Peraturan Perundang-Undangan

Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

(Humas Polres Jepara)

Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Polri

Tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui Permenpan No. 11 Tahun 2015.

Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi 2015-2019.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Ketiga sasaran tersebut juga ditetapkan target 2019 pada masing-masing indikator.

(Humas Polres Jepara)

Prinsip Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi mempunyai tujuan utama yakni untuk menciptakan birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dan berikut adalah prinsip – prinsip dari Reformasi Birokrasi antara lain :

 

Kapolres Jepara Sosialisasikan Program Pemerintah RBP.

Tribratanews.jateng.polri.go.id, Jepara – Untuk diketahui bahwa Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui PERMENPAN No. 11 Tahun 2015. Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ketiga sasaran tersebut juga ditetapkan target 2019 pada masing-masing indikator.

Dalam hal ini Polres Jepara juga menerapkan program reformasi birokrasi dalam instansinya.

Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho, S.I.K. mensosialisasikan salah satu program Pemerintah tersebut ke Anggota Polres Jepara dalam Apel Pagi yang dilaksanakan pada Rabu (24/01/18).

Dalam arahannya, Kapolres Jepara menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahap ke dua ini bertujuan untuk terwujudnya birokrasi yang mempunyai pelayanan public yang berkualitas serta terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien.

“Saya juga memerintahkan para Kabag, Kasat, Kasi serta Kapolsek Jajaran Polres Jepara untuk mensosialisasikan program Pemerintah ini yaitu Reformasi Birokrasi Polri kepada Anggotanya masing – masing sehingga pada pelaksanaannya, program Pemerintah ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan” tambah Kapolres Jepara.

(Humas Polres Jepara)