Arsip Kategori: Artikel

Sasaran Reformasi Kultural

Diharapkan dengan penerapan dari program Pemerintah untuk mereformasi birokrasi akan dapat merubah pola pikir serta budaya kerja yang telah membudaya, sehingga tercipta profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dan untuk diketahui bahwa Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui Permenpan No. 11 Tahun 2015.

(Humas Polres Jepara)

Sasaran Reformasi Birokrasi

Melihat dari tujuan dari reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara sehingga perlunya mempunyai area – area perubahan yang tepat untuk mendukung sasaran reformasi birokrasi.

Dan area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah :

Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

SDM Aparatur

Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

Peraturan Perundang-Undangan

Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

(Humas Polres Jepara)

Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Polri

Tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui Permenpan No. 11 Tahun 2015.

Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi 2015-2019.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Ketiga sasaran tersebut juga ditetapkan target 2019 pada masing-masing indikator.

(Humas Polres Jepara)

Prinsip Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi mempunyai tujuan utama yakni untuk menciptakan birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dan berikut adalah prinsip – prinsip dari Reformasi Birokrasi antara lain :

 

PEMBINAAN BABINSA DI KODIM, POLRES JEPARA ISI DENGAN PENANGGULANGAN TERORISME DAN HARKAMTIBMAS UNTUK KONDUSIFITAS WILAYAH

Tribratanews.jateng.polri.go.id, Jepara – Guna meningkatkan kemampuan personil TNI AD menghadapi permasalahan di wilayah binaan, Kodim 0719 Jepara melaksanakan pembinaan Babinsa dengan mengangkat tema “Melalui kegiatan apel Danramil – Babinsa kita tingkatkan kemampuan aparat kowil dalam rangka menghadapi permasalahan di wilayah binaan melalui pelaksanaan bintek untuk mendukung tugas pokok TNI AD kedepan”, Senin (18/12/2017).

Acara tersebut dihadiri oleh Pasi Intel Kodim 0719 Jepara Kapten Ramlan, Kasat Intelkam Polres Jepara AKP Hari Jatmiko, Sat Pol PP Jepara, Personel Kodim 0719 Jepara/ anggota Babinsa sekitar 95 personel.

Sebagai narasumber, Kasat Intelkam Polres Jepara AKP Hari Jatmiko mewakili Kapolres Jepara menyampaikan materi terkait penanggulangan Terorisme dan Harkamtibmas. Dalam paparannya narasumber menyampaikan langkah antisipasi penanggulangan radikalisme antara lain :
– Mendatakan tempat kost, rumah kontrakan dan selalu melakukan deteksi dini & cegah dini potensi konflik di wilayah masing – masing.
– Memberikan pesan kepada masyarakat apabila melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami adanya ancaman terror segera melapor kepada Babinsa/Babinkamtibmas.
– Meningkatkan kerjasama antara sesama aparat pemerintah dan masyarakat sehingga bias terdeteksi secara dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) terhadap giat teroris diwilayah Kab. Jepara.

Dalam sesi tanya jawab Pelda Naryo menanyakan, Bagaimana langkah kepolisian terhadap eks pelaku terorisme apakah ada rehabilitas seperti pelaku narkoba?

Langkah kepolisian yakni tidak seperti pelaku narkoba yang bisa ditempatkan di pusat rehabilitas namun terdapat program deradikalisasi yaitu mendata/ memantau eks pelaku teror yang sudah kembali ke masyarakat sehingga aktivitasnya bisa termonitor, jawaban Kasat Intelkam.

(HumasPolresJepara)

GRATISSSS!!!!! Pembinaan dan Pelatihan Calon Anggota Polri 2018

Tribratanewsjepara.com – Minggu, 8 Oktober 2017 saat Car Free Day di Alun-alun Jepara Bagian Sumber Daya atau disebut dengan Bagsumda Polres Jepara memberikan Sosialisasi Pembinaan dan latihan (Binlat) calon anggota Polri TA. 2018 kepada putra putri Daerah yang berprestasi dibidang Akademik, Olah raga dan Keaagamaan, Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Jalan Sehat Peringatan HUT TNI ke- 72 oleh Kodim 0719.

acara yang dikemas dalam pertunjukan rebana Gabungan  Polwan dan TNI ini didahului dengan penyebaran Brosur Binlat Rim Polri TA. 2018 oleh Anggota Bag Sumda Polres Jepara dengan disertai Orasi oleh Pembawa acara tentang mekanisme Binlat Rim Polri TA. 2018 yang akan menambah semangat dan motivasi oleh para warga masyarakat yang hadir pada kegiatan Jalan Sehat Peringatan HUT TNI ke- 72 oleh Kodim 0719.

menurut Kompol I ketut Tutu SH selaku Kabag Sumda “Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pemahaman terkait pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri TA. 2018 khususnya Pemuda dan pemudi Asli Karimunjawa dan pelajar yang berprestasi dan tidak dipungut biaya

 

Kini, Polwan Cantik Polres Jepara Jaga Masjid saat Sholat Jumat

Tribratanewsjepara – Puluhan Polwan Polres Jepara melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di depan Masjid yang ada di wilayah Jepara, Jum’at (26/5/2017) siang. Kegiatan ini Meminimalisir adanya gangguan Kamtibmas yang mungkin timbul pada saat kaum muslim melaksanakan ibadah sholat jum’at.

“Pengamanan sholat jumat dilaksanakan setiap jumatnya selain sebagai tugas pokok Polri sebagai pelayan masyarakat yang promoter dan memberikan rasa aman juga sebagai bekal amal untuk akherat nantinya” ujar Kapolres Jepara.

Selain melakukan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas di halaman masjid maupun yang ada di pinggir jalan Para polwan juga dengan tulus ikhlas membantu menyeberangkan warga yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat.

“Tujuan dari kegiatan tersebut sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat yaitu untuk memerikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta memberikan kesempatan kepada anggota Polki (Polisi Laki-laki) untuk melaksanakan ibadah sholat jumat di masjid” ucap Kompol Suyatmi selaku senior Polwan Polres Jepara.

Dalam pelaksanaan giat  tersebut anggota Polwan Polres Jepara selalu membantu kelancaran masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari sehingga masyarakat merasakan kehadiran anggota POLRI dapat tercipta rasa aman, nyaman dan lancar dalam aktifitas sehari-hari. (ar)

MENGANALOGIKAN KASUS AHOK SEPERTI SEBATANG POHON

pohon-permasalahanTribratanewsjepara.com – Pada mulanya, kasus ini hanya berawal dari biji kebencian yang tumbuh menjadi bibit permusuhan. Selanjutnya timbul akar perbedaan untuk mencari pembenaran diri sendiri. Hingga tumbuhlah batang pohon permasalahan. Kemudian hadir cabang, dahan, ranting serta daun yang membesarkan pohon permasalahan itu. Semakin tumbuh subur karena adanya pupuk kepentingan yang terus disiramkan. Hingga hadirlah bunga provokasi yang akhirnya menjadi buah konflik.

Pohon permasalahan ini semakin banyak. Saat setiap orang kemudian mengambil biji kebencian dan menanam dihatinya. Adapula yang mencangkok dahan dan rantingnya lalu ditanam sebagai pohon masalah yang baru. Pupuk kepentingan pribadipun terus disiram dengan harapan perlindungan dari teriknya sinar kekuasaan.

Ketika semua itu sudah terjadi, apa yang mampu kita lakukan saat rumput kebahagiaan tidak lagi mampu memberikan alas diantara rindangnya pohon permasalahan itu. Rumput kebahagiaan mulai tertutup banyaknya buah konflik yang busuk dan berjatuhan. Apakah kapak penegakan hukum harus bergerak untuk merobohkan pohon itu? Ataukah masih ada jalan lain agar buah konflik berhenti menebarkan aroma kebusukannya.

Pohon permasalahan sejatinya bisa memberikan keteduhan pengalaman. Karena dari pohon permasalahanlah kita belajar arti kehidupan. Namun jika buah konflik busuk dan terus berjatuhan, apa yang bisa kita rindukan?

Langkah terbaik yang harus dilakukan adalah dengan memetik setiap bunga provokasi yang mulai tumbuh diantara dedaunan permasalahan. Hapus dan kuburkan bunga provokasi itu sehingga tidak lagi bisa menjadi buah konflik yang menghadirkan biji kebencian. Kurangi pupuk kepentingan yang menyuburkannya. Lindungi pohon permasalahan itu dari tangan nakal yang mau mencangkok dahan dan rantingnya.

Seraya merasakan keteduhan pengalaman, biarkan pohon itu tumbuh dengan sendirinya. Toh suatu saat pohon itu akan lapuk dengan sendirinya dan jatuh bertumbangan.

Jika hanya kapak penegakan hukum yang berbicara, berapa dahan dan ranting yang akan patah? Berapa daun yang akan berguguran? Berapa tunas baru yang akan tumbuh dari tunggak dendam yang masih tersokong akar perbedaan.

Ajaklah tangan ulama untuk secara berkelanjutan memupus bunga-bunga provokasi yang ada. Niscaya semua akan bisa. Rumput kebahagiaan akan tetap tumbuh. Menghadirkan kenyamanan kehidupan yang sesungguhnya. Dengan harmoni alam dan sinar hangat kekuasaan. Biarkanlah semilir angin keamanan dan ketertiban terus berhembus menghapus panas kejahatan. Semoga Indonesia lebih damai.

Opini oleh : Bripka Eko Rahmad Widodo

Sumber : tribratanewswonosobo.com

Polres Jepara Juara Pertama sekaligus sebagai Juara Umum Lompia Lantas Tingkat Polda Jateng tahun 2016

whatsapp-image-2016-10-07-at-08-56-06
Kapolres Jepara AKBP M. Samsu Arifin, SIK, MH. bersama Kasat Lantas AKP Andhika Wiratama, SH, SIK. menerima penganugerahan Lompia Award 2016 di Gedung Borobudur Polda Jateng

Jepara – Polres Jepara untuk kedua kalinya berhasil menjuarai Lompia Lantas atau Lomba Pelayanan Inovasi dan Aksi Lalu lintas tahun 2016, yang di gelar oleh Direktorat Lalu lintas Polda Jateng.

Lomba diselenggarakan untuk menekan jumlah pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengurangi jumlah korban meninggal dunia.

Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Herukoco, lomba diadakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam pelayanan, Anggota Lantas harus lebih baik, cepat dan nyaman.

“Tebukti selama tiga puluh hari masa penilaian, sanggup menekan jumlah angka kecelakaan, terutama korban meninggal dunia, sebanyak 60 jiwa,” ujarnya.

Lomba Lompia Lantas jilid kedua diadakan di Gedung Borobudur, Komplek Polda Jawa Tengah, Kamis siang (6/10). Lomba diikuti 35 Polres di jajaran Polda Jateng, dengan menampilkan hasil karya inovasi dibidang pelayanan SIM, BPKB dan STNK.

Hadir dalan penilaian lomba ini, Wakil Korlantas Polri, BrigjenPpol Indrajid, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sujatmiko, Wakapolda Brigjen Pol Awang Anwarudin, Brigjen TNI Joni Supriyanto, Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Herukoco, serta puluhan Anggota Polri dan Pelajar di Kota Semarang.

Sementara Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sujatmiko mengatakan lomba ini menginspirasi untuk selalu tertib dalam segala sendi kehidupan, karena dengan tertib segala sesuatu menjadi lancer, efisien dan dengan tertib mengarah pelayanan menjadi lebih adil.

“Menginspirasi kita bisa tertib dalam segala sektor dalam kehidupan kita, “ tuturnya.

Pocil Polres Jepara foto bersama para pemenang penghargaan Lompia Lantas Award 2016 di Gedung Borobudur Semarang
Pocil Polres Jepara foto bersama para pemenang penghargaan Lompia Lantas Award 2016 di Gedung Borobudur Semarang

Kapolres Jepara AKBP M. Samsu Arifin, SIK, MH, melalui Kasatlantas AKP Andhika Wiratama, SH, SIK, berterima kasih atas peran serta dan kerja keras, jajaran Polres Jepara, maupun bantuan dari pihak terkait serta masyarakat dan media. Sehingga prestasi itu bisa diraih.

Lomba yang dibagi dalam dua kategori, diikuti 38 inovasi pelayanan SIM, STNK dan BPKB, serta 60 inovasi dalam bidang laka lantas. Sebagai juara pertama inovasi laka lantas Polres type-a diraih Polres Jepara, juara kedua Polres Grobogan, disusul Polres Cilacap.

Sementara untuk lomba Lompia Lantas untuk kategori polres type-b, juara pertama diraih Polres Pekalongan Kota, disusul Polres Wonosobo dan Polres Salatiga.
AL