Category Archives: Artikel

Kini, Polwan Cantik Polres Jepara Jaga Masjid saat Sholat Jumat

Tribratanewsjepara – Puluhan Polwan Polres Jepara melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di depan Masjid yang ada di wilayah Jepara, Jum’at (26/5/2017) siang. Kegiatan ini Meminimalisir adanya gangguan Kamtibmas yang mungkin timbul pada saat kaum muslim melaksanakan ibadah sholat jum’at.

“Pengamanan sholat jumat dilaksanakan setiap jumatnya selain sebagai tugas pokok Polri sebagai pelayan masyarakat yang promoter dan memberikan rasa aman juga sebagai bekal amal untuk akherat nantinya” ujar Kapolres Jepara.

Selain melakukan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas di halaman masjid maupun yang ada di pinggir jalan Para polwan juga dengan tulus ikhlas membantu menyeberangkan warga yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat.

“Tujuan dari kegiatan tersebut sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat yaitu untuk memerikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta memberikan kesempatan kepada anggota Polki (Polisi Laki-laki) untuk melaksanakan ibadah sholat jumat di masjid” ucap Kompol Suyatmi selaku senior Polwan Polres Jepara.

Dalam pelaksanaan giat  tersebut anggota Polwan Polres Jepara selalu membantu kelancaran masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari sehingga masyarakat merasakan kehadiran anggota POLRI dapat tercipta rasa aman, nyaman dan lancar dalam aktifitas sehari-hari. (ar)

MENGANALOGIKAN KASUS AHOK SEPERTI SEBATANG POHON

pohon-permasalahanTribratanewsjepara.com – Pada mulanya, kasus ini hanya berawal dari biji kebencian yang tumbuh menjadi bibit permusuhan. Selanjutnya timbul akar perbedaan untuk mencari pembenaran diri sendiri. Hingga tumbuhlah batang pohon permasalahan. Kemudian hadir cabang, dahan, ranting serta daun yang membesarkan pohon permasalahan itu. Semakin tumbuh subur karena adanya pupuk kepentingan yang terus disiramkan. Hingga hadirlah bunga provokasi yang akhirnya menjadi buah konflik.

Pohon permasalahan ini semakin banyak. Saat setiap orang kemudian mengambil biji kebencian dan menanam dihatinya. Adapula yang mencangkok dahan dan rantingnya lalu ditanam sebagai pohon masalah yang baru. Pupuk kepentingan pribadipun terus disiram dengan harapan perlindungan dari teriknya sinar kekuasaan.

Ketika semua itu sudah terjadi, apa yang mampu kita lakukan saat rumput kebahagiaan tidak lagi mampu memberikan alas diantara rindangnya pohon permasalahan itu. Rumput kebahagiaan mulai tertutup banyaknya buah konflik yang busuk dan berjatuhan. Apakah kapak penegakan hukum harus bergerak untuk merobohkan pohon itu? Ataukah masih ada jalan lain agar buah konflik berhenti menebarkan aroma kebusukannya.

Pohon permasalahan sejatinya bisa memberikan keteduhan pengalaman. Karena dari pohon permasalahanlah kita belajar arti kehidupan. Namun jika buah konflik busuk dan terus berjatuhan, apa yang bisa kita rindukan?

Langkah terbaik yang harus dilakukan adalah dengan memetik setiap bunga provokasi yang mulai tumbuh diantara dedaunan permasalahan. Hapus dan kuburkan bunga provokasi itu sehingga tidak lagi bisa menjadi buah konflik yang menghadirkan biji kebencian. Kurangi pupuk kepentingan yang menyuburkannya. Lindungi pohon permasalahan itu dari tangan nakal yang mau mencangkok dahan dan rantingnya.

Seraya merasakan keteduhan pengalaman, biarkan pohon itu tumbuh dengan sendirinya. Toh suatu saat pohon itu akan lapuk dengan sendirinya dan jatuh bertumbangan.

Jika hanya kapak penegakan hukum yang berbicara, berapa dahan dan ranting yang akan patah? Berapa daun yang akan berguguran? Berapa tunas baru yang akan tumbuh dari tunggak dendam yang masih tersokong akar perbedaan.

Ajaklah tangan ulama untuk secara berkelanjutan memupus bunga-bunga provokasi yang ada. Niscaya semua akan bisa. Rumput kebahagiaan akan tetap tumbuh. Menghadirkan kenyamanan kehidupan yang sesungguhnya. Dengan harmoni alam dan sinar hangat kekuasaan. Biarkanlah semilir angin keamanan dan ketertiban terus berhembus menghapus panas kejahatan. Semoga Indonesia lebih damai.

Opini oleh : Bripka Eko Rahmad Widodo

Sumber : tribratanewswonosobo.com

Polres Jepara Juara Pertama sekaligus sebagai Juara Umum Lompia Lantas Tingkat Polda Jateng tahun 2016

whatsapp-image-2016-10-07-at-08-56-06

Kapolres Jepara AKBP M. Samsu Arifin, SIK, MH. bersama Kasat Lantas AKP Andhika Wiratama, SH, SIK. menerima penganugerahan Lompia Award 2016 di Gedung Borobudur Polda Jateng

Jepara – Polres Jepara untuk kedua kalinya berhasil menjuarai Lompia Lantas atau Lomba Pelayanan Inovasi dan Aksi Lalu lintas tahun 2016, yang di gelar oleh Direktorat Lalu lintas Polda Jateng.

Lomba diselenggarakan untuk menekan jumlah pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengurangi jumlah korban meninggal dunia.

Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Herukoco, lomba diadakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam pelayanan, Anggota Lantas harus lebih baik, cepat dan nyaman.

“Tebukti selama tiga puluh hari masa penilaian, sanggup menekan jumlah angka kecelakaan, terutama korban meninggal dunia, sebanyak 60 jiwa,” ujarnya.

Lomba Lompia Lantas jilid kedua diadakan di Gedung Borobudur, Komplek Polda Jawa Tengah, Kamis siang (6/10). Lomba diikuti 35 Polres di jajaran Polda Jateng, dengan menampilkan hasil karya inovasi dibidang pelayanan SIM, BPKB dan STNK.

Hadir dalan penilaian lomba ini, Wakil Korlantas Polri, BrigjenPpol Indrajid, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sujatmiko, Wakapolda Brigjen Pol Awang Anwarudin, Brigjen TNI Joni Supriyanto, Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Herukoco, serta puluhan Anggota Polri dan Pelajar di Kota Semarang.

Sementara Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sujatmiko mengatakan lomba ini menginspirasi untuk selalu tertib dalam segala sendi kehidupan, karena dengan tertib segala sesuatu menjadi lancer, efisien dan dengan tertib mengarah pelayanan menjadi lebih adil.

“Menginspirasi kita bisa tertib dalam segala sektor dalam kehidupan kita, “ tuturnya.

Pocil Polres Jepara foto bersama para pemenang penghargaan Lompia Lantas Award 2016 di Gedung Borobudur Semarang

Pocil Polres Jepara foto bersama para pemenang penghargaan Lompia Lantas Award 2016 di Gedung Borobudur Semarang

Kapolres Jepara AKBP M. Samsu Arifin, SIK, MH, melalui Kasatlantas AKP Andhika Wiratama, SH, SIK, berterima kasih atas peran serta dan kerja keras, jajaran Polres Jepara, maupun bantuan dari pihak terkait serta masyarakat dan media. Sehingga prestasi itu bisa diraih.

Lomba yang dibagi dalam dua kategori, diikuti 38 inovasi pelayanan SIM, STNK dan BPKB, serta 60 inovasi dalam bidang laka lantas. Sebagai juara pertama inovasi laka lantas Polres type-a diraih Polres Jepara, juara kedua Polres Grobogan, disusul Polres Cilacap.

Sementara untuk lomba Lompia Lantas untuk kategori polres type-b, juara pertama diraih Polres Pekalongan Kota, disusul Polres Wonosobo dan Polres Salatiga.
AL

Polwan Polres Jepara Mengikuti Pelatihan Fungsi Teknis Kepolisian Bidang Penyidikan Tindak Pidana Anak dan Perempuan

Tribratanewsjepara.com – Selasa, 6/09/2016, Peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat secara kuantitatif dan kualitatif dari tahun ke tahun, demikian pula kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dan remaja.  Dari korban kekerasan rumah tangga hingga kasus penyelundupan dan perdagangan manusia.  Penyelundupan dan perdagangan manusia saat ini telah berkembang menjadi makin luas dan terorganisir.

Penanganan kasus perempuan dan anak perlu diberikan dalam bentuk pendampingan, konseling dan penyediaan bantuan hukum karena sifatnya yang lebih sensitif.  Oleh karena itu Kepolisian Indonesia (Polri) membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), dan pengembangan kemampuan serta pengetahuan Polwan dalam bidang ini harus terus ditingkatkan seiring makin kompleksnya kejahatan dan kasus kekerasan antar negara.

Kasat Reskrim AKP SUWSANA, SH. M.H menjelaskan Tugas pokok dari UPPA adalah melayani dan melindungi perempuan dan anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi dalam tindak pidana perdagangan orang, kejahatan yang terkait dengan pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), penculikan, perjudian dan kejahatan lain, serta berperan sebagai pelindung dan penyidik yang secara umum wewenangnya sama dengan penyidik.
Dasar Hukum dalam UPPA dan pelayanan Penyidikannya sebagai berikut :
  1. UU NO. 2 TH 2002 tentang Kepolisian RI
  2. UU NO. 23 TH 2002 tentang Perlindungan Anak
  3.   UU NO. 13 TH 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  4. UU NO. 23 TH 2004  Tentang KDRT
  5.   UU NO. 13 TH 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  6. UU NO.21 TH 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  (PTPPO)
  7. PERATURAN KAPOLRI NO. 10 TH 2007 tentang OTK UPP
  8. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak

Unit PPA bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Dalam pelaksanaan tugasnya unit PPA menyelenggarakan :

Menerima laporan / pengaduan tentang tindak kejahatan / kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang meliputi :

  1. Kekerasan secara umum.
  2. Kekerasan dalam rumah tangga
  3. Pelecehan seksual
  4. Perdagangan orang
  5. Penyelundupan manusia
  6. Kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, baik kejahatan maupun kekerasan.
  7. Membuat laporan Polisi.
  8. Memberikan konseling.
  9. Merujuk / mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu ( PPT ) atau Rumah Sakit terdekat.
  10. Melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan Visum et Repertum.
  11. Memberikan kepastian kepada pelapor, bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan / pengaduan.
  12. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh.
  13. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban.
  14. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) atau Rumah Aman, apabila diperlukan.
  15. Mengadakan koordinasi / kerjasama dengan lintas fungsi / instansi, pihak yang terkait.
  16. Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor.
  17. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur / hierarki.

Kapolres Jepara AKBP M SAMSU ARIFIN, S.I.K, M.H mengatakan bahwa dengan pelatihan ini agar anggota Polwan mampu Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan serta mampu Mengungkap kasus kejahatan/kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku dan Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/lembaga terkait dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/kekerasan. (twd)

Penertiban Garam beryodium oleh Sat Reskrim Polres Jepara dan Pemda Kabupaten Jepara

Penertiban garam tidak beryodium di Pasar Tawar Karanggondang

Penertiban garam tidak beryodium di Pasar Tawar Karanggondang

Penertiban terhahadap garam tidak beryodium di pasar Tawar, Karanggodang, Mlonggo, Jepara

Penertiban terhahadap garam tidak beryodium di pasar Tawar, Karanggodang, Mlonggo, Jepara

IMG-20160829-WA0068 IMG-20160829-WA0069 IMG-20160829-WA0070

Tribratanewsjepara.com – Dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat terhadap garam konsumsi beryodium Pemda Kabupaten Jepara bekerja sama dengan Sat Reskrim Polres Jepara, melaksanakan penertibaan terhadap Garam konsumsi beryodium  Kapolres Jepara AKBP M SAMSU ARIFIN, S.I.K melalui  Kasat Reskrim Polres Jepara AKP SUWASANA, SH.M.H mengatakan : upaya penertibaan terhadap peredaran garam konsumsi beryodium adalah sebagai upaya Kepolisian dan Pemda Kabupaten Jepara untuk menjaga, mengawasi dan menertibkan mutu garam beryodium yang beredar di pasaran sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/11/2013 tentang perubahan peraturan Menteri Perindustrian No 10/M-IND/PER/2/2013 tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI garam konsumsi secara wajib, Hal ini juga di atur dalam Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengendalian Peredaran garam tidak beryodium.

Adapun Ketentuan Pidana diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Dengan dasar hukum diatas Polres Jepara dan dinas Terkait di Pemda Jepara sedang melaksanakan  penertiban yang dilaksanakan pada hari Senin 29/08/2016 di Pasar Tawar turut Desa Karanggodang, Kec. Mlonggo Kabupaten Jepara, dalam penertiban tersebut Petugas Sat Reskrim Polres Jepara mendapati Garam Konsumsi yang tidak beryodium sebanyak 7 merek antara lain :

  1. Merek DJ-Dut
  2. Merek Ngedangdut
  3. Merek Bintang Virgo
  4. Merek Palapa
  5. Merek 38-93
  6. Merek 99-62

Menurut Kabid Pemsodbud Kabupaten Jepara Bapak RONJI, SE, MM  Garam konsumsi beryodium adalah produk makanan yang komponen utamanya natrium klorida (NaCl) dengan penambahan kalium yodat (KIO3).Yodium tidak bisa dihasilkan sendiri oleh tubuh manusia sehingga membutuhkan asupan terus menerus dari bahan makanan yang masuk ke tubuh. Secara umum, hampir semua makhluk hidup yang sudah bertubuh kompleks membutuhkan yodium, terutama untuk menjaga kelenjar tiroid (thyroid). Kelenjar tiroid (kelenjar gondok) adalah salah satu kelenjar endoskrin terbesar terletak pada leher tepat dibawah laring (rongga pernafasan). Kelenjar tiroid bertugas untuk mengatur kecepatan pembakaran energi, memproduksi protein serta mengatur dan menghasilkan hormon sehingga ketika kelenjar ini kekurangan unsur yodium, tubuh akan merangsang kelenjar tiroid untuk bekerja lebih keras yang mengakibatkan pembekakan kelenjar tiroid atau yang umum disebut penyakit gondok dengan ciri-ciri tonjolan besar pada leher. (twd)

Subdit III Jatanras Reskrim Polda Jateng bersama Sat Reskrim Polres Jepara melaksanakan Kring Reserse di Wilayah Kota Jepara

Tribratanewsjepara.com –Reformasi dalam negara demokrasi yang plural menuntut agar Polri mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan mengambil peran sebagai penguasa. Reformasi juga menghendaki keterbukaan Polri serta kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat serta memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan warga. pergelaran polisi berseragam sipil ini sebagai aktualisasi dari Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2008, menurut Kasat Reskrim AKP SUWASANA, SH. M.H  (26/8/20016) Kring Serse sudah ada sejak 1970-an, tapi akan direvitalisasi tahun ini agar berjalan lebih efektif guna memerangi tindak kejahatan di wilayah Jepara, dan kegiatan Kring serse ini terus dan terus dilaksanakan sebagai pola kerja polisi berpakian sipil.

Kehadiran Subdit Jatanras Krimum Polda Jateng di wilayah Jepara sebagai bentuk penguatan dan wujud sinergitas kring secara struktural telah berjalan baik antara kesatuan atas dan kesatuan wilayah, dan akan menambah semangat bagi petugas kring serse yang di emban oleh Sat Reskrim Polres Jepara dan jajaran Polsek Polres Jepara.

Apel Kring serse Subdit III Jatanras Krimum Polda Jateng di Kota Jepara

Apel Kring serse Subdit III Jatanras Krimum Polda Jateng di Kota Jepara

IMG-20160826-WA0239

Apel Kring Serse dan Giat Subdit III Jatanras Krimum Polda Jateng di Wilayah Jepara

Apel Kring Serse dan Giat Subdit III Jatanras Krimum Polda Jateng di Wilayah Jepara

Menurut Kapolres Jepara AKBP M.SAMSU ARIFIN, S.IK dalam arahan apel kring serse  mengatakan : Berdasarkan standar operasional prosedur revitalisasi kring reserse tahun 2012, kring reserse adalah wilayah reserse tertentu yang dinilai perlu dijadikan wilayah prioritas dalam rangka penangkalan, pencegahan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi maka perlu ditunjuk atau ditempatkan petugas khusus untuk menangani wilayah tersebut.Penentuan wilayah kring reserse dapat didasarkan atas tingginya frekuensi kejahatan pada suatu daerah dan padatnya informasi kejahatan pada suatu daerah tertentu, setiap timbulnya kejahatan pada setiap kring reserse dapat termonitor dandapat dilakukan segera. Berdasarkan informasi tersebut maka perlu adanya suatu hal yang dapat membantu dalam pelaksanaan kring reserse dengan memprediksi jumlah tindak kejahatan pada suatu wilayah dan menentukan prioritas kring reserse pada suatu wilayah agar kepolisian bisa menentukan wilayah kring reserse dengan cepat sebagai suatu tindakan pencegahan atau antisipasi kepolisian untuk mengurangi berbagai tindak kejahatan yang merugikan masyarakat Kabupaten Jepara. (twd)

Ini Sosmed Privasiku! Kenapa Negara Ikut Campur?

Tribratanewsjepara.com – Negara mengatur penggunaan sosial media agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Aturan ini dibuat untuk melindungi pengguna sosmed dari kejahatan orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini memberi pesan, bijaklah dalam menggunakan sosmed.

Sayangnya, bagi sebagian besar pengguna sosmed merasa risih. Jengkel pasti terjadi ketika dibenturkan dengan pembatasan penggunaan sosial media. Kemudian bagi yang tidak bijak, pengguna sosmed diancam hukuman, oleh UU ITE maupun SE Kapolri tentang hate speech.

Sebaliknya, pengguna sosial media menganggap jika sosial media yang kita punya adalah hak privasi kita sendiri. Ibaratnya akun sosial media itu adalah rumah kita, dan kita bebas melakukan apapun di rumah kita itu.

Pada batas yang paling kongkrit, pengguna medsos perlu memahami segala kebebasan yang kita miliki, mempunyai batas dengan adanya kebebasan orang lain. Bahkan hak azasi yang kita miliki juga akan terbentur dengan hak azasi orang lain. Dimana saat memanfaatkan hak azasi, kita juga harus memperhatikan hak azasi orang lain di sekitar.

Pemanfaatan hak azasi juga perlu toleransi dengan hak orang lain. Sebagai contoh adalah saat kita berada di dalam rumah dan ingin mendengarkan musik dengan keras. Kita harus memperhatikan waktunya. Apakah pada saat tengah malam dikala orang lain sedang lelap tidur? Jika masih nekat melakukannya, pasti Pak RT akan datang dan memperingatkan kita.

Kasus di atas, Sama halnya dengan gambaran saat kita bermain sosial media. Adakah user lain yang terganggu dengan status kita? Itu yang perlu kita pikirkan. Hal ini terutama berkaitan dengan kodrat manusia yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Setiap orang pasti akan saling bergantung dan berhubungan dengan orang lain.

Sejauh ini semua akan baik-baik saja. Tapi mengapa negara malah mengatur Sosmedku? Pertanyaan itu dengan gusar terlontar. Sebagai pengguna medsos yang bijak, aku menjawabnya sendiri. Pada dasarnya, di mana pun kita berada setiap perilaku manusia di kehidupan terikat dengan norma-norma yang ada pada masyarakat. Salah satunya adalah norma hukum yang diatur oleh negara. Bahkan hak yang paling azasi sekalipun juga diatur oleh negara. Kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 29 batang tubuh UUD 1945.

Hal ini menegaskan bahwa setiap perilaku kita (bahkan membuat status di sosmed) juga memiliki konsekuensi hukum. Contoh membuat status “Lagi di Masjid Nich”. Konsekuensinya adalah orang lain tahu keberadaan kita. Dalam hal ini termasuk sahabat, rekan dan bahkan penjahat maupun musuh kita (jika punya).

Konsekuensinya akan bertambah jika menambahkan unsur SARA. “Lagi di Masjid yang kemarin dirusak orang Nich”. Selain akan menimbulkan rasa penasaran terhadap orang yang membaca, bisa jadi tulisan ini juga menimbulkan kontroversi yang kemungkinannya bisa menimbulkan isu maupun kabar yang bisa menimbulkan permasalahan. Dan jika itu terjadi, bukan tidak mungkin negara (dalam hal ini dilaksanakan oleh Polisi) akan menghadiahi kita dengan pasal ITE dan hate speech. Atau yang paling ringan dengan pasal pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP) maupun perbuatan tidak menyenangkan (335 KUHP).

Untuk itulah kenapa kita harus bijak memanfaatkan sosial media agar tidak ada orang lain yang tersinggung maupun mempermasalahkan tulisan kita. Seperti pepatah “Sosmedmu Harimaumu”. Bijaklah dan senantiasa berpikir dua kali sebelum membuat status.

Ada beberapa saran yang dapat digunakan untuk pertimbangan penggunaan sosial media.
1. Atur privasimu. Dalam setiap akun sosial media, terdapat pengaturan untuk menyetel siapa saja yang dapat melihat tulisan kita. Pastikan terkunci dan hanya orang yang sudah berteman maupun yang mengikuti kita saja yang bisa melihat tulisan kita.
2. Lebih hati-hati dalam menerima pertemanan maupun pengikut. Pastikan kita benar-benar mengenal orang yang menambahkan kita sebagai temannya.
3. Jangan mudah terpancing untuk share maupun meneruskan berita yang tidak kita ketahui kebenarannya secara akurat. Di sosial media, terkadang banyak yang memberikan “broadcast message” untuk kemudian meminta kita meneruskan lagi. Jangan mudah percaya. Pastikan dulu kebenarannya. Karena tidak menutup kemungkinan, berita itu hanya merupakan hoax (berita bohong) semata untuk meningkatkan rating sebuah situs.
4. Jangan mudah terpancing dengan apa yang orang lain tuliskan. Alangkah lebih baik jika kita benar-benar menyaring apa yang kita baca. Pelajari dan pastikan kebenarannya. INGAT !!! tidak semua berita yang ada di sosial media dipastikan kebenarannya. Ada yang berupa isu atau bahkan fitnah untuk menjatuhkan seseorang.
5. Jangan pernah memposting foto atau gambar yang bersifat pribadi (atau fulgar). Karena kita tidak bisa mengetahui siapa saja yang kemudian mengambil foto tersebut dan menyimpannya. Bisa jadi pula akan dimanfaatkan untuk menyerang kita dikemudian hari.
6. Poin pentingnya, bijaksanalah sebelum menuliskan sesuatu. Pikirkanlah berulang kali sebelum menulis. Hati-hati. Karena sosial media bisa menjadi piasu bermata dua yang juga dapat melukai diri kita sendiri.

Penulis : Nanang Wonosobo

SEKAPUR SIRIH TENTANG KEKERASAN (KEJAHATAN) SEKSUAL oleh Kompol Heru Budhiarto SIK, MIK

Tribratanewsjepara.com – Sejak tahun 2013, Komnas Perempuan menyatakan terjadinya peningkatan perkosaan kolektif (gang rape), seperti kasus terbaru yang menimpa Yuyun (14 tahun) di Bengkulu yang diperkosa dan dibunuh oleh 14 orang pemuda. Selanjutnya data Komnas Perempuan tahun 2016 melaporkan dari 321.752 kasus di ranah personal, maka kekerasan seksual menempati peringkat kedua, yaitu bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual sebanyak 5% (166 kasus). Sedangkan untuk ranah publik, dari data sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%); untuk ranah negara terdapat kekerasan sesksual dalam HAM Masa Lalu, tes keperawanan di institusi pemerintahan, dan lainnya. Pelaku kekerasan seksual (sex offenders) ini adalah lintas usia, termasuk anak-anak menjadi pelaku.

Pelaku kekerasan seksual umumnya memikirkan tentang waktu untuk melakukan kekerasan seksual sehingga tindakan ini pada dasarnya bukan tindakan impulsif, meskipun kadang-kadang pelaku memanfaatan kesempatan yang ada. Pelaku kekerasan seksual mengetahui (bahkan mengenal) korban dan menggunakannya untuk mengatur situasi untuk melakukan serangan seksual kepada korban. Serangan seksual dapat melibatkan kekerasan fisik, ancaman, atau kekuatan. Dalam kasus lain, korban pergi bersama pelaku karena takut melawan atau mencoba melarikan diri. Adapun perencanaan dan tindakan memanipulasi hubungan dari waktu ke waktu untuk melakukan serangan seksual disebut dengan grooming. Setelah serangan, pelaku sering mengancam, memberikan tekanan atau menggunakan rasa bersalah korban untuk tidak berbicara kepada siapa pun.

Tidak ada kesamaan karakteristik dari pelaku kekerasan seksual karena mereka adalah kelompok yang heterogen.  Secara umum ada kesamaan diantara pelaku, namun juga terdapat perbedaan, sehingga perlu berhati-hati dalam mengidentifikasi karakteristik Pelaku kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual berasal dari berbagai lapisan masyarakat, baik secara usia, status sosial ekonomi, fungsi intelektual, kesehatan mental, dan jenis kelamin.

Pelaku kekerasan seksual dikelompokkan menjadi empat, yaitu child molester (korban dibawah 13 tahun), teen molester (korban antara 13-17 tahun), rapists (korban diatas 18 tahun), dan multiple (korban memiliki 2 kategori usia atau lebih). Beberapa hasil penelitian mengungkapkan child molester merupakan tipe pelaku kekerasan seksual yang paling banyak.

Secara umum karakteristik dari pelaku kekerasan seksual dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Penyimpangan gairah seksual, minat seksual, dan preferensi seksual

Terlibat dalam kontak seksual dengan anak-anak atau remaja

Memiliki kontak seksual dengan orang lain di luar kehendak mereka atau tanpa persetujuan mereka

Menimbulkan rasa sakit atau penghinaan pada orang lain

Berpartisipasi dalam atau menonton tindakan agresif fisik/ kekerasan

Mengekspos diri dalam pengaturan publik

Diam-diam menonton orang lain yang membuka baju, telanjang, atau terlibat dalam kegiatan seksual

Distorsi kognitif

Pelaku serangan seksual memiliki distorsi kognitif untuk membenarkan perilaku mereka, seperti:

Denial, dilakukan pelaku untuk menghindari konsekuensi dari tindakan mereka. Pelaku menolak untuk mengakui dihadapan orang lain, bahkan dirinya sendiri bahwa dirinya telah melakukan serangan seksual. Hal ini ditunjukkan dengan ungkapan “Itu bohong. Aku tidak pernah melakukannya” atau “Itu tidak benar-benar perkosaan, dia (korban) setuju untuk itu”.

Rationalizing, adalah menempatkan tanggung jawab kepada orang lain (umumnya korban) atau keadaan. Misalnya “Itu bukan salahku, dia membawaku pada”, “Dia tidak melawan” atau “Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, saya terlalu banyak minum alkohol”.

Minimizing, adalah meminimalkan tindakan mereka. Pelaku mencoba untuk membuatnya tampak seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah bukan masalah besar. Misalnya “Ini bukan yang buruk – ia menyukainya” atau “Aku tidak benar-benar menyakitinya”.

Memiliki hambatan sosial, interpersonal dan intimasi

Sulit berempati terhadap korban

Koping stres buruk dan ketrampilan manajemen diri rendah

Menunjukkan penyimpangan perilaku seksual

Terdapat riwayat penganiayaan

Beberapa modus pelaku dalam melakukan kekerasan seksual adalah:

Pelaku mengajak berkenalan dengan korban dan menawarkan sesuatu, seperti mengantarkannya pulang atau menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut maka pelaku melakukan serangan kekerasan seksual.

Pelaku memberikan minuman dimana telah dicampur dengan obat yang bisa membuat korban tidur atau pingsan, dan setelah korban tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan kekerasan seksual. Obat-obatan yang digunakan oleh pelaku biasanya mudah didapatkan di apotik tanpa memerlukan resep dokter.

Pelaku menjadikan korban sebagai obyek kekerasan seksual dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti yahoo, facebook, friendster, dll dimana usia korban sudah dapat diketahui dengan memakai kemajuan teknologi tersebut. Setelah pelaku melakukan chatting dengan korban, kemudian diajak bertemu dimana pelaku menggiring korban ke suatu tempat untuk melakukan niat pelaku yaitu melakukan kekerasan seksual.

Pelaku menculik korban dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan serangan kekerasan seksual.

Pelaku menghipnotis atau membuat korban tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar sehingga apa yang pelaku katakan akan dituruti oleh korban, seperti melaku melakukan tindakan kekerasan seksual kepada korban.

Pelaku menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan sehingga korban takut dan pelaku bebas melakukan tindakan kekerasan seksual kepada korban.

Pelaku mempunyai sifat mudah dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah. Setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku maka segera dilakukan serangan kekerasan seksual.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan kekerasan seksual, yaitu:

Faktor lingkungan

Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang seringkali melanggar norma-norma yang berlaku, seperti perkumpulan atau tongkrongan orang-orang yang suka mengganggu perempuan dan minum-minuman alkohol.

Lingkungan tempat tinggal cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan tidak memadai sehingga daerah tersebut menjadi gelap dan sepi.

Sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat kurang efisien sehingga daerah tersebut rawan dan sering terjadi kejahatan.

Pengawasan orangtua kurang, seperti anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan intensif, tidak mengenal teman bermain anak-anak, dan tidak mengenal teman baru anak-anak.

Orangtua mempunyai hubungan seksual yang kurang memuaskan, sehingga (umumnya) ayah (ayah tiri) akan melampiaskan hasrat seksualnya kepada anaknya sendiri.

Lingkungan sekolah dimana guru atau teman sekolah memiliki moralitas yang rendah sehingga tidak mampu mengontrol nafsu seksualnya.

Anak-anak yang tumbuh di jalanan memiliki risiko besar untuk menjadi korban kekerasan seksual.

Faktor kebudayaan

Kebudayaan yang mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual (seperti gaya berbusana) dan pergaulan bebas (seperti free sex) akan mengarahkan pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma, yang pada akhirnya memberi ruang untuk terjadinya kekerasan seksual.

Faktor ekonomi

Seseorang yang mengalami himpitan ekonomi akan mudah menjadi stres berat sehingga tidak dapat mengontrol pikiran dan perilakunya, termasuk melakukan kekerasan seksual.

Faktor media

Media yang mengandung unsur pornografi dapat mempengaruhi nafsu seksual, rangsangan dan pikiran-pikiran tidak sehat, yang pada akhirnya mendorong melakukan kekerasan seksual.

Faktor gangguan psikologis

Beberapa gangguan psikologis yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual, seperti epilepsi, gejala sosiopatik, dan skizofrenia.

Beberapa upaya untuk mencegah kekerasan seksual antara lain:

Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar

Membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, misal menambah atau memperbaiki penerangan lampu dan mendirikan sarana pos pengamanan yang bertujuan sebagai tempat pemantauan keamanan

Perbaikan daerah-daerah yang relatif dengan tindak kejahatan khususnya kekerasan seksual, seperti rawa-rawa dan hutan disekitar lingkungan perumahan.

Pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi.

Partisipasi aktif tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitar.

Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral.

Meningkatkan fungsi keluarga, seperti perhatian, nasehat, bimbingan dan perlindungan bagi anak.

Penegakan hukum secara tegas dan konsisten, untuk memberi efek jera.

IMG-20160606-WA0048

HERU BUDIHARTO, SIK, MIK

Polres Jepara Sosialisasikan Operasi Simpatik Candi 2016

DSC_2419

Maskot Baseta sebagai Ikon Pelopor Keselamatan Berlalu lintas Ops Simpatik Candi 2016 Polres Jepara

JEPARA – Sat Lantas Polres Jepara melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Operasi Simpatik Candi 2016 yang dilaksanakan selama 21 hari kedepan dari tanggal 1-21 Maret 2016.

Sosialisasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui media cetak Koran, majalah, media elektronik radio/televisi, media sosial secara terus menerus setiap hari dan bahkan kami lakukan imbauan langsung kepada pengguna jalan hingga pemasangan spanduk ajakan tertib berlalulintas di beberapa sudut jalan terutama di Kawasan Tertib Lalu lintas di Kota Jepara.

Kapolres Jepara AKBP M. Samsu Arifin, SIK, MH. Selaku Ka Opsres Ops Simpatik Candi 2016 melalui Kasat Lantas Polres Jepara, AKP Andhika Wiratama, SH, SIK. selaku Kasatgas IV mengatakan selain memasang spanduk imbauan diwilayah Kab. Jepara, pihaknya juga melakukan sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum.

“Kami tidak menjadikan masyarakat takut dengan adanya Operasi Simpatik, namun bersama sama mengajak untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan keamanan terhadap masyarakat dalam berlalu lintas. Namun demikian, masih tetap berpedoman pada aturan hukum dan peraturan lainnya,”.

Pada pelaksanaan Operasi Simpatik Candi 2016 kali ini, Sat Lantas Polres Jepara tetap mengedepankan pola pendekatan preemtif, preventif dan edukatif. Namun, tidak meninggalkan langkah represif dengan teguran tertulis maupun dengan penilangan.

DSC_2445 DSC_2284 DSC_2288DSC_0933Operasi Simpatik kali ini diharapkan dapat membentuk kesadaran tertib berlalu lintas pada masyarakat, disamping itu ada misi penting dalam Operasi Simpatik yang digelar selama 21 hari kedepan dijajaran Sat Lantas Polres Jepara akan terus membuat terobosan/inovasi keatif terkait pelaksanaan Operasi Simpatik Candi 2016.

“Kami berharap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bisa menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, anggota bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Itu target kami dalam Operasi Simpatik kali ini,” pungkasnya. (A-L)

Kasus Novel Baswedan : Sidangkan!

556202461533c16857a46ed5bfb7c21c_XLTribratanewsjepara.com – Demi keadilan dan equality before the law, semua sama di hadapan hukum, maka kasus dugaan tindak pidana kekerasan dengan penaniayaan berat dengan tersangka Novel Baswedan, terhadap tersangka pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu pada 2004, harus segera disidangkan.

Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul, Selasa (02-02-2016) menyampaikan bahwa sidang kasus atas Novel Baswedan harus dilaksanakan.

“Untuk kepastian hukum, biar pengadilan tetap berjalan. Biar pengadilan yang memutuskan. Equality before the law, kan semua sama di depan hukum,” katanya.

Hal sama disampaikan pakar hukum Margarito Kamis. “Sidangkan!”

“Kriminalisasi itu kalau tidak ada pidananya. Atau, tidak ada bukti terhadap tindak pidananya. Itu baru kriminalisasi,” kata Margarito Kamis.

Dikatakan, dalam perkara Novel Baswedan, sudah cukup alat bukti yang dan sudah layak disidangkan. “Jadi, sidangkan!”

Ditegaskan, biar pengadilan yang memutuskan benar-salah. Betul!

Terkait cukupnya alat bukti terhadap perkara Novel Baswedan, Margarito mengungkapkan bahwa hal itu bisa dinilai dari proses hukum yang sudah berjalan di tingkat penyidikan dan penuntutan.

“Kalau sudah P19, berarti sudah siap diajukan ke proses dakwaan. Kalau sudah P21, berarti sudah siap untuk masuk ke proses persidangan. Artinya, alat bukti ditentukan berdasarkan Undang-undang sudah terpenuhi,” tegasnya.

“Jadi, logikanya jika cukup alat bukti, berarti cukup untuk disidangkan. Menurut saya, segera saja disidangkan,” katanya lagi. [tribratanews]