Semua tulisan dari sat lantas

SATUAN LALU LINTAS POLRES JEPARA GELAR FGD DENGAN AKADEMISI DAN FORUM PEMERHATI LALU LINTAS

UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TAK PERLU DI REVISI

 

Kasat Lantas Polres Jepara bersama Wakil 3 Dekan UNISNU Jepara

JEPARA –Reaksi akan adanya revisi terhadap undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang meminta agar sepeda motor masuk sebagai transportasi umum mulai muncul di masyarakat, hal ini turut mendapat sorotan dari wakil 3 dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam NU Jepara (UNISNU) Ariyanto,S.T.,M.T.,I.A.I.

Kita tau bahwa masyarakat kini dimudahkan dalam angkutan berbasis online. Seperti grab car, go car sudah menjadi salah satu primadona bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak pendek maupun jarak jauh. Harga yang lebih murah dan kemudahan dalam penggunaan konsumen sangatlah efektif pada kalangan masyarat. Keberadaan angkutan online menjadi favorite masyarakat yang mempunyai dampak positif bagi keseharian mereka.

Yang menjadikan persoalan saat ini yaitu saat keberadaan angkutan on line khususnya yang menggunakan kendaraan R2 belum terakomodir dalam UU 22 tahun 2009, apalagi menggunakan IT sebagai basis pelayanannya, “Kami merasa bahwa regulasi tentang peraturan yang sudah ada saat ini dirasa sudah sejalan dengan perubahan dan perkembangan akan transportasi, karena aturan yang ada baik UU No. 22 tahun 2009 maupun Permen nomor 108 tahun 2017 yang bekaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sudah ada dalam perspektif undang – undang sehingga tidak diperlukan adanya perubahan atau revisi terhadap undang – undang lalu lintas , mengingat hakikat dan cita – cita dari penyusunan UU 22/2009, adalah Keamanan, Ketertiban, Kelancaran Dan Keselamatan,” kata Ariyanto yang termasuk salah satu Akademisi Kab. Jepara yang termasuk dalam pemerhati lalu lintas Kab. Jepara.

Menurutnya jika tetap akan dilaksanakan revisi bisa menimbulkan kerisauan serta dikhawatirkan dan akan menimbulkan permasalahan baru, karena pada hakikatnya keberadaan sepeda motor hanya digunakan sebagai alat transportasi manusia dan perorangan, bukan angkutan barang apalagi angkutan umum. Pertimbangan lain, selain keamanan dan keselamatan, adalah terkait dengan daya angkut yang tebatas, bayangkan, ketika angkutan R2 dilegalkan, dipastikan peningkatan volume kendaraan dijalan akan meningkat pesat, tentu ini berpengaruh terhadap kelancaran, ketertiban dan keteraturan lalu lintas di jalan, sejauh ini berbagai upaya serta inovasi yang bersifat prefentif dan preemtif yang dilaksanakan oleh Kepolisian khususnya Lalu Lintas sudah mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas namun apabila angkutan on line sepeda motor dilegalkan dipastikan kejadian Laka Lantas akan meningkat karena keberadaan sepeda motor melebihi kapasitas jalan.

Sesungguhnya solusi dari permasalahan ini adalah dengan segera cara menyiapkan dan membangun moda transportasi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana cita-cita atau amanat undang-undang 22 th 2009 sehingga tidak perlu dilakukan adanya revisi namun yang dibutuhkan peraturan dalam bentuk Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.

Dalam hal untuk memperoleh masukan berkaitan dengan adanya revisi UU lalu lintas, Satlantas Polres Jepara bersama dengan Akademisi dan pemerhati lalu lintas di Kab. Jepara berdiskusi untuk membahas permasalahan dan penanganan berkembangnya angkutan on line di wilayah Kab. Jepara, besar harapan kami dengan adanya FGD ini permasalahan yang ada dimasyarakat dapat di petakan sehingga akan diperoleh solusi pemecahan masalah yang terbaik, ungkap Kasat Lantas .

Dari seluruh pembahasan yang diberikan oleh narasumber dan peserta diskusi memperoleh hasil bahwa dari analisa permasalahan berkaitan dengan angkutan on line R2 khususnya yang ada di wilayah Kab. Jepara tidak memerlukan akan adanya revisi atas undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena adanya UU dan Permen dirasa masih relevan untuk mengatasi permasalahan transportasi on line yang berkembang saat ini.

Prosedur Pelayanan SIM di Satpas 1438 Polres Jepara

Untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), silakan ikuti alur prosedur yang telah ditetapkan di bawah ini:

1. Mempersiapkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Ini syarat paling mudah, datang ke tempat fotokopi, lalu fotokopi KTP Anda menjadi beberapa lembar untuk dijadikan dokumen.

2. Membuat Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini dikeluarkan oleh dokter dan dapat dibuat di klinik kepolisian atau di pusat pelayanan kesehatan lainnya.

3. Ambil Formulir

Ambil atau beli permohonan pembuatan SIM sesuai dengan tarif yang telah ditentukan untuk pembuatan SIM baru.

4. Mengisi Formulir

Isi formulir permohonan dengan lengkap dan benar untuk kemudian diserahkan ke petugas di loket yang telah disediakan. Tunggu hingga nama Anda dipanggil.

5. Ikuti Ujian

Setelah nama Anda dipanggil, Anda akan diminta mengikuti ujian yang terdiri atas dua tahap, yaitu:

  • Ujian Teori

Jika lulus, dilanjutkan dengan ujian praktik. Sementara jika tidak lulus, Anda akan diberi kesempatan untuk mengulang ujian teori ini setelah tenggang 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Jika Anda mengulang kemudian kembali tidak lulus, tidak mengulang, tidak datang kembali, atau tidak ada keterangan, uang pembayaran biaya SIM akan dikembalikan.

  • Ujian Praktik

Jika lulus, SIM akan diproduksi atau dicetak. Jika tidak lulus, Anda akan diberi kesempatan untuk mengulang ujian praktik setelah tenggang waktu 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Sama seperti untuk ujian tertulis, jika Anda mengulang ujian praktik kemudian tidak lulus, tidak mengulang, tidak datang kembali, atau tidak ada keterangan, uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan.

6. Tanda Tangan, Pengambilan Sidik Jari, dan Foto

Jika Anda berhasil lulus di kedua ujian di atas, Anda akan diminta untuk menunggu panggilan ke loket untuk melengkapi data tandatangan, sidik jari, dan difoto, semuanya secara elektronik atau digital.

7. Ambil SIM

Tahap terakhir adalah menunggu hingga nama Anda dipanggil untuk mengambil SIM yang sudah jadi di loket pengambilan SIM.

Persyaratan Pelayanan SIM Online Polri Pada Satpas 1438 Polres Jepara

SIM Online Polri

Persyaratan pendaftaran


    • Usia

Persyaratan usia meliputi :
      1. Berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D;
      2. Berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I, dan;
      3. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II.
      4. Berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A Umum;
      5. Berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B I Umum; dan
      6. Berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II Umum.
Persyaratan usia yang tertera di atas berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
    • Administrasi

Persyaratan administrasi meliputi :
      1. SIM baru;
      2. Perpanjangan SIM;
      3. Pengalihan golongan SIM;
      4. Perubahan data pengemudi;
      5. Penggantian SIM hilang atau rusak;
      6. Penerbitan SIM akibat pencabutan SIM.
Persyaratan administrasi pengajuan SIM baru untuk mengemudikan Ranmor perseorangan meliputi :
      1. Mengisi formulir pengajuan SIM; dan
      2. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing.
Bagi Warga Negara Asing diperlukan dokumen keimigrasian berupa :
      1. Paspor dan kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi yang berdomisili tetap di Indonesia;
      2. Paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga kedutaan;
      3. Paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara (KITAS) bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli pelajar yang bersekolah di Indonesia; atau
      4. Paspor dan kartu izin kunjungan atau singgah bagi yang tidak berdomisili di Indonesia.
Lampiran pengajuan golongan SIM umum baru :
      1. Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi; dan/atau
      2. Surat Izin Kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia.
    • Kesehatan

Persyaratan kesehatan meliputi :
      1. Kesehatan Jasmani
Kesehatan jasmani meliputi :
        1. Pengelihatan;
        2. Pendengaran; dan
        3. Fisik atau perawakan.
      1. Kesehatan Rohani
Kesehatan rohani meliputi :
1. Kemampuan konsenrasi;

Kemampuan konsentrasi diukur dari kemampuan memusatkan perhatian atau memfokuskan diri pada saat mengemudikan Ranmor di jalan.

2. Kecermatan;

Kecermatan diukur dari kemampuan untuk melihat situasi dan keadaan secara cermat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mempersepsikan kondisi yang ada.

3. Pengendalian diri;

Kemampuan penyesuaian diri diukur dari kemampuan individu mengendalikan dorongan dari dalam diri sendiri sehingga bisa berhubungan secara harmonis dengan lingkungan, dan beradaptasi dengan baik dengan situasi dan kondisi apapun yang terjadi di jalan saat mengemudi.

4. Kemampuan penyesuaian diri;

Kemampuan penyesuaian diri diukur dari kemampuan individu mengendalikan dorongan dari dalam diri sendiri sehingga bisa berhubungan secara harmonis dengan lingkungan, dan beradaptasi dengan baik dengan situasi dan kondisi apapun yang terjadi di jalan saat mengemudi.

5. Stabilitas emosi;

Stabilitas emosi dikukur dari keadaan perasaan seseorang dalam menghadapi rangsangan dari luar dirinya dan kemampuan mengontrol emosinya pada saat menghadapi situasi yang tidak nyaman selama mengemudi.

6. Ketahanan kerja

Ketahanan kerja diukur dari kemampuan individu untuk bekerja secara teratur dalam situasi yang menekan.

 

Perpanjangan SIM

Persyaratan administrasi pengajuan perpanjangan SIM meliputi :
  1. Mengisi formulir pengajuan perpanjangan SIM;
  2. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing;
  3. SIM lama;
  4. surat keterangan lulus uji keterampilan Simulator; dan
  5. surat keterangan kesehatan mata.
Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir.
Perpanjangan yang dilakukan setelah lewat waktu, sebagimana dimaksud harus diajukan SIM baru sesuai dengan golongan yang dimiliki dengan memenuhi persyaratan-persyaratan di atas.
Perpanjangan SIM dapat dilaksanakan di Satpas atau tempat pelayanan SIM lain di seluruh Indonesia.
Pengajuan perpanjangan SIM beserta dokumen persyaratan diajukan ke :
  1. Petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi bagi perpanjangan SIM yang dilakukan di Satpas; dan
  2. Petugas pada tempat pelayanan SIM lain.

 

Pengalihan Golongan SIM


Persyaratan administrasi pengalihan golongan SIM meliputi :
  1. Mengisi formulir pengajuan pengalihan SIM;
  2. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing;
  3. SIM yang akan dialihkan golongannya telah dimiliki paling rendah 12 (dua belas) bulan; dan
  4. Surat keterangan lulus uji keterampilan Simulator.
SIM berupa :
  1. SIM A bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM A Umum dan SIM B I;
  2. SIM A Umum bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B I Umum;
  3. SIM B I bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B I Umum dan B II; atau
  4. SIM B I Umum atau BII bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B II Umum.
Lampiran pengalihan golongan menjadi SIM umum :
  1. Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi; dan/atau
  2. Surat izin kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia

 

Perubahan Data Pengemudi


Persyaratan pengajuan perubahan data Pengemudi meliputi :
  1. Mengisi formulir pengajuan perubahan data Pengemudi;
  2. Kartu Tanda Penduduk asli yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing; yang telah berisi perubahan data identitas; dan
  3. Penetapan Pengadilan tentang perbahan nama bagi Pengemudi yang melakukan perubahan nama.

 

 

Penggantian SIM karena Rusak atau Hilang


Persyaratan administrasi pengajuan penggantian SIM harena hilang meliputi :
  1. Mengisi formulir pengajuan penggantian SIM karena hilang;
  2. Kartu Tanda Penduduk asli yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing; dan
  3. Surat Keterangan kehilangan SIM dari kepolisian

 

Jepara salah satu Finalis Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2016

Sharing Session IRSA 2016
Kasat Lantas Polres Jepara AKP Andhika Wiratama, SH, SIK saat Sharing Session IRSA 2016 di Shangri-la Hottel Ballroom Jakarta

Jakarta,  Angka kecelakaan di Indonesia masih tinggi. Menurut data Korlantas Polri, terjadi peningkatan kecelakaan dari 95.906 pada 2014 menjadi 98.970 kecelakaan pada 2015. Hal ini tentunya fakta mengkhawatirkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif yang tegas guna mereduksi angka kecelakaan di jalan.

I Wanna Get Home Safely (IWGHS) adalah bagian dari tagline kampanye keselamatan berkendara. Cakupannya adalahsaat  Indonesia Road Safety Award (IRSA), yaitu apresiasi terhadap kota atau kabupaten yang menerapkan tata keselamatan kota.

Jadi, dalam kegiatan ini kota-kota dengan aplikasi tata kelola lalu lintas atau keselamatan berkendara pengguna jalan mendapat poin yang besar. Kali ini, terdapat 92 kota dan 18 kabupaten yang direkomendasikan oleh pakar road safety sebagai nominator IRSA 2016. Jumlah tesebut mengalami kenaikan 51 persen dari tahun 2015 lalu.

dsc_0531dsc_0557dsc_0491dsc_0544Dari hasil survey dan observasi lapangan, terpilih 17 kota dan kabupaten finalis IRSA 2016 termasuk salah satunya adalah Kabupaten Jepara. Para finalis telah menjalani penjurian selama dua hari, untuk hari pertama peserta masing masing Kabupaten/Kota mempresentasikan berbagai permasalahan dan keberhasilan penerapan road safety di wilayah masing-masing. Selain itu, para finalis Juga memaparkan program kerja serta hasil evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan terkait dengan tata kelola keselamatan jalan selanjutnya pada hari kedua Kab. Jepara mendapatkan waktu pertama untuk melaksanakan Sharing Session pertama kali.

Penyelenggaraan dan penilaian IRSA disesuaikan dengan lima pilar  yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK), yakni Manajemen Keselamtan Jalan (Safer Management), Jalan yang Berkeselamatan (Safer Road), Kendaraan yang Berkeselamatan (Safer Vihicle), Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (Safer User), serta Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan (Post-Crash Response).

 Indra Baruna, Chief Executive Officer PT Asuransi Adira Dinamika
Indra Baruna, Chief Executive Officer PT Asuransi Adira Dinamika

Sementara itu disela sela kegiatan Sharing Session Chief Executive Officer PT Asuransi Adira Dinamika, Indra Baruna, saat ditemui tribratanewsjepara menjelaskan, “Hari ini (20/10/2016) kita juga menghadirkan kota-kota yang menjadi finalis dan sudah mempunyai praktek yang baik untuk bisa di share bagi kota-kota lain sehingga bisa dijadikan model dan diterapkan. Dengan adanya Sharing Session ini kita ingin bahwa penerapannya bisa semakin cepat ke semua daerah”.

Ia pun berharap bahwa dalam agenda Sharing Session IRSA 2016 ini daerah-daerah yang masih tinggi tingkat kecelakaannya dapat mengambil cara terbaik atau mengambil contoh dari kota/kabupaten yang telah berhasil menekan angka kecelakaan.

“Hal Ini lebih ke arah bagaimana kita itu bisa mengambil pelajaran dari kota yang sudah menerapkan dengan baik praktek-praktek pengelolaan manajemen keselamatan di jalan. Sehingga kota atau kabupaten lain bisa meniru dan mampu mengurangi angka kecelakaan,” pungkas Indra Baruna.

<AL>

Polres Jepara Juara Pertama sekaligus sebagai Juara Umum Lompia Lantas Tingkat Polda Jateng tahun 2016