Sasaran Reformasi Birokrasi

Melihat dari tujuan dari reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara sehingga perlunya mempunyai area – area perubahan yang tepat untuk mendukung sasaran reformasi birokrasi.

Dan area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah :

Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

SDM Aparatur

Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

Peraturan Perundang-Undangan

Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

(Humas Polres Jepara)

Peran Polres Jepara Dalam Penyampaian Aspirasi Warga Nalumsari

Tribratanews.jateng.polri.go.id, Jepara – Senin (21/05), berlokasi di Komplek Ruko Ds. Gemiringlor Kec. Nalumsari Kab. Jepara telah berlangsung penyampaian aspirasi dari warga Nalumsari.

Penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh warga Nalumsari tersebut atas maraknya keberadaan dump truck yang mengangkut tanah galian melebihi batas sehingga menjadikan jalan mulai simpang empat Kantor Kecamatan Nalumsari sampai dengan simpang empat Keramik menjadi rusak parah.

Dan menurut warga, akibat dari kerusakan jalan yang parah tersebut sudah banyak korban dari pengendara sepeda motor yang melewati jalur tersebut mengalami kecelakaan tunggal.

Atas hal tersebut, Kabag Ops Polres Jepara Kompol Jodi Setyo Margono, S.T.,M.Sc. bersama dengan Kasat Reskrim Polres Jepara, Kasat Resnarkoba Polres Jepara, Kasat Sabhara Polres Jepara, Kapolsek Nalumsari, KBO Sat Binmas menjadi mediator serta ikut memberikan saran pemecahan masalah antara pihak Pemerintah Desa Nalumsari yang diwakili oleh Camat Nalumsari Bp. Edi Puspodo dengan warga Nalumsari.

Di lokasi yang lain, KBO Satlantas Iptu Suyitno melaksanakan penindakan terhadap kendaraan bermotor dengan sasaran utama dump truck yang melintas di Jalan Raya Nalumsari. Dalam kegiatan yang dilaksanakan tersebut, Satlantas Polres Jepara menahan dump truck sebanyak 10 unit dengan rincian dump truck biasa sebanyak 3 unit dan dump truck jumbo sebanyak 7 unit. Dan selanjutnya dump truck tersebut dibawa ke Polres Jepara untuk ditindak.

(Humas Polres Jepara)

Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Polres Jepara Gelar Upacara Bendera

Tribratanews.jateng.polri.go.id, Jepara – Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho, S.I.K., memimpin upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 110 Tahun 2018 yang bertempat di Halaman Mapolres Jepara, Senin, (21/05/2018).

Upacara tersebut diikuti oleh Waka Polres Jepara, para Kabag, Kasat, Kapolsek jajaran , Perwira staf, Personil  Polres Jepara dan perwakilan personil Polsek jajaran serta ASN.

Dalam upacara tersebut Kapolres Jepara membacakan amanat Kementrian Komunikasi dan Informatika RI mengatakan bahwa seratus sepuluh tahun kemudian bangsa ini telah tumbuh menjadi bangsa yang besar dan maju, sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Meski belum sepenuhnya sempurna, rakyatnya telah menikmati hasil perjuangan para pahlawannya berupa meningkatnya perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-110. mari maknai peringatan tahun ini di lingkungan kita masing-masing, sesuai lingkup tugas kita masing-masing, untuk semaksimal mungkin memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama generasi muda, yang akan membawa kepada kejayaan bangsa di tahun-tahun mendatang’ jelasnya.

(Humas Polres Jepara)