Bhabinkamtibmas Polsek Keling Beri Penyuluhan Kamtibmas Umat Budha serta Sosialisasikan Polres Jepara Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Tribratanews.jateng.polri.go.id, Jepara – Sebagai ujung tombak Kepolisian di kewilayahan, Bhabinkamtibmas dituntut untuk merangkul semua kalangan masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan khususnya di wilayah Kab. Jepara.

Seperti yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Damarwulan Polsek Keling Brigadir Heru Lesmono yang kali ini memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap umat yang beragama Budha di Vihara Bodhi Soma Manggala Dukuh Medono Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, Rabu (11/04/18). Dalam kesempatan kali ini, Brigadir Heru memberikan penyuluhan kepada warga untuk bersama – sama menjaga keamanan lingkungan sekitar.

Selain itu juga Brigadir Heru mensosialisasikan bahwa saat ini Polres Jepara menuju ke Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sehingga diharapkan masyarakat ikut mendukung tujuan tersebut.

Bersama, kita cegah dan tolak faham radikalisme serta maraknya berita hoax, mengingat faham radikalisme dan berita hoax sangat membahayakan persatuan yang telah terpupuk di Indonesia.
Mensikapi hal tersebut, agar masyarakat selalu menyaring berita yang beredar baik dari media sosial maupun dari cerita orang. Walaupun berita yang tidak benar tersebut tidak terlalu terlihat namun efeknya sangat berbahaya dan mengancam persatuan bangsa serta memutus toleransi beragama yang sudah terjalin erat” tambah Bhabinkamtibmas Desa Damarwulan.

(Humas Polres Jepara)

Polsek Welahan Gencarkan Operasi Miras

 Tribratanews.jateng.polri.go.id, Jepara – Miras beberapa waktu terakhir menjadi topik yang sering muncul di berbagai media, Karena merenggut puluhan nyawa, untuk mencegah jatuhnya korban jiwa Polsek Welahan dalam hal ini Kapolsek Welahan AKP Rismanto, S.H., M.H. Memberikan perintah kepada seluruh anggotanya untuk melaksanakan Operasi Miras guna menekan adanya gangguan kamtibmas

Oleh karena itu, Kamis tanggal 12 April 2018, Kanit Sabhara Polsek Welahan beserta anggota lainya melaksanakan oprasi Miras dan mendapatkan hasil sebagai berikut :

A) S R BIN T, 46 Tahun, Laki-Laki, Islam, swasta, Desa Teluk Wetan Rt 17/02 kec. Welahan kab. Jepara
BB : – 4 (Empat) Kardus bir cap prost (48 botol).

B) Z BIN S, 52 Tahun, Laki-Laki, Islam, Swasta, Desa Welahan Rt 07/04 Kec. Welahan Kab. Jepara.
BB :
-6 (Enam) Botol Besar Ciu (9 liter).

Kegiatan ini akan terus dilaksanakan setiap hari guna memberantas peredaran miras yang dapat merugikan masyarakat, baik kerugian bagi orang disekitar maupun diri sendiri karena dapat merusak kesehatan bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Selain itu masyarakat diharapkan dapat memahami dan menyadari bahwa minuman keras hanya mengakibatkan efek negatif, dan akan sangat merugikan.

Selama melaksanakan kegiatan Oprasi Miras berjalan aman kondusif, tersangka bertindak kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui kesalahanya, dan sebagai bentuk sanksi dengan segera mengirimkan berkas perkara Tipiring Miras ke Pengadilan Negeri Jepara.

 

Patroli Polsek Keling Tegur dan Membina Pelajar yang Bolos Sekolah

Tribratanews.jateng.polri.go.id, Jepara – Guna tetap menjaga wilayah hukumnya tetap aman dan kondusif Kapolsek Keling AKP I D.G. Mahendra terus meningkatkan Patroli di wilayahnya. Seperti diketahui bersama kenakalan remaja yang dilakukan anak sekolah merupakan salah satu problem yang biasa dialami di lingkungan masyarakat kita, apalagi saat – saat jelang liburan sekolah, salah satu kenakalan remaja diantaranya bolos sekolah. Siang itu Kepolisian Sektor Keling mendapat keluhan masyarakat akan adanya anak sekoloh yang membolos, Kamis (12/04/2018).

Menindak lanjuti laporan tersebut, sewaktu Ka SPKT 03 Aiptu Alie Ikhwan  bersama dengan anggotanya melaksanakan patroli langsung merespon dengan mendatangi tempat dimana adanya siswa siswa yang bergerombol disaat jam sekolah dan dilokasi yang bukan tempat yang seharusnya mereka berkumpul serta mengendarai sepeda motor protolan(tidak sesuai standar Red) berknalpot grong.

Selanjutnya  para siswa  yang membolos  dilakukan teguran dan pembinaan. Selain melakukan pembinaan Polsek Keling menghubungi orang tua dari siswa tersebut serta mengingatkan orang tua agar lebih perhatian dan peduli dengan pergaulan anaknya diluar rumah. Dari pihak orang tua pun sangat berterimakasih atas perhatian dan kepedulian petugas patroli Polsek Keling.

Kapolsek Keling AKP I D.G. Mahendra melalui KASPKT Aiptu Alie Ikhwan menyampaikan agar siswa dapat melakukan  hal hal yang positif,dapat memanfaatkan masa remaja yang lebih bermanfaat serta terhindar dari pergaulan bebas juga narkoba yang sekarang ini sudah masuk peredarannya diusia anak anak remaja.

(HumasPolresJepara)

Bhabinkamtibmas Polsek Keling Rangkul Semua Lini.

Tribratanews.jateng.polri.go.id, Jepara – Sebagai ujung tombak Kepolisian di kewilayahan, Bhabinkamtibmas dituntut untuk merangkul semua kalangan masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan khususnya di wilayah Kab. Jepara.

Seperti yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Damarwulan Polsek Keling Brigadir Heru Lesmono yang kali ini memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap umat yang beragama Budha di Vihara Bodhi Soma Manggala Dukuh Medono Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, Rabu (11/04/18).

Dalam kesempatan kali ini, Brigadir Heru memberikan penyuluhan kepada warga untuk bersama – sama menjaga keamanan lingkungan sekitar. Selain itu juga mengajak yang hadir untuk bersama mencegah dan menolak faham radikalisme yang akan masuk di wilayah Kab. Jepara, mengingat faham radikalisme sangat membahayakan persatuan yang telah terpupuk di Indonesia.

“Beredarnya berita tentang pemutihan dalam perpanjangan SIM yang telah habis masa berlaku, pemutihan pajak kendaraan serta SKCK adalah berita bohong alias HOAX. Mensikapi hal tersebut, agar masyarakat selalu menyaring berita yang beredar baik dari media sosial maupun dari cerita orang. Walaupun berita yang tidak benar tersebut tidak terlalu terlihat namun efeknya sangat berbahaya dan mengancam persatuan bangsa serta memutus toleransi beragama yang sudah terjalin erat” tambah Bhabinkamtibmas Desa Damarwulan.

(Humas Polres Jepara)

SATUAN LALU LINTAS POLRES JEPARA GELAR FGD DENGAN AKADEMISI DAN FORUM PEMERHATI LALU LINTAS

UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TAK PERLU DI REVISI

 

Kasat Lantas Polres Jepara bersama Wakil 3 Dekan UNISNU Jepara

JEPARA –Reaksi akan adanya revisi terhadap undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang meminta agar sepeda motor masuk sebagai transportasi umum mulai muncul di masyarakat, hal ini turut mendapat sorotan dari wakil 3 dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam NU Jepara (UNISNU) Ariyanto,S.T.,M.T.,I.A.I.

Kita tau bahwa masyarakat kini dimudahkan dalam angkutan berbasis online. Seperti grab car, go car sudah menjadi salah satu primadona bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak pendek maupun jarak jauh. Harga yang lebih murah dan kemudahan dalam penggunaan konsumen sangatlah efektif pada kalangan masyarat. Keberadaan angkutan online menjadi favorite masyarakat yang mempunyai dampak positif bagi keseharian mereka.

Yang menjadikan persoalan saat ini yaitu saat keberadaan angkutan on line khususnya yang menggunakan kendaraan R2 belum terakomodir dalam UU 22 tahun 2009, apalagi menggunakan IT sebagai basis pelayanannya, “Kami merasa bahwa regulasi tentang peraturan yang sudah ada saat ini dirasa sudah sejalan dengan perubahan dan perkembangan akan transportasi, karena aturan yang ada baik UU No. 22 tahun 2009 maupun Permen nomor 108 tahun 2017 yang bekaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sudah ada dalam perspektif undang – undang sehingga tidak diperlukan adanya perubahan atau revisi terhadap undang – undang lalu lintas , mengingat hakikat dan cita – cita dari penyusunan UU 22/2009, adalah Keamanan, Ketertiban, Kelancaran Dan Keselamatan,” kata Ariyanto yang termasuk salah satu Akademisi Kab. Jepara yang termasuk dalam pemerhati lalu lintas Kab. Jepara.

Menurutnya jika tetap akan dilaksanakan revisi bisa menimbulkan kerisauan serta dikhawatirkan dan akan menimbulkan permasalahan baru, karena pada hakikatnya keberadaan sepeda motor hanya digunakan sebagai alat transportasi manusia dan perorangan, bukan angkutan barang apalagi angkutan umum. Pertimbangan lain, selain keamanan dan keselamatan, adalah terkait dengan daya angkut yang tebatas, bayangkan, ketika angkutan R2 dilegalkan, dipastikan peningkatan volume kendaraan dijalan akan meningkat pesat, tentu ini berpengaruh terhadap kelancaran, ketertiban dan keteraturan lalu lintas di jalan, sejauh ini berbagai upaya serta inovasi yang bersifat prefentif dan preemtif yang dilaksanakan oleh Kepolisian khususnya Lalu Lintas sudah mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas namun apabila angkutan on line sepeda motor dilegalkan dipastikan kejadian Laka Lantas akan meningkat karena keberadaan sepeda motor melebihi kapasitas jalan.

Sesungguhnya solusi dari permasalahan ini adalah dengan segera cara menyiapkan dan membangun moda transportasi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana cita-cita atau amanat undang-undang 22 th 2009 sehingga tidak perlu dilakukan adanya revisi namun yang dibutuhkan peraturan dalam bentuk Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.

Dalam hal untuk memperoleh masukan berkaitan dengan adanya revisi UU lalu lintas, Satlantas Polres Jepara bersama dengan Akademisi dan pemerhati lalu lintas di Kab. Jepara berdiskusi untuk membahas permasalahan dan penanganan berkembangnya angkutan on line di wilayah Kab. Jepara, besar harapan kami dengan adanya FGD ini permasalahan yang ada dimasyarakat dapat di petakan sehingga akan diperoleh solusi pemecahan masalah yang terbaik, ungkap Kasat Lantas .

Dari seluruh pembahasan yang diberikan oleh narasumber dan peserta diskusi memperoleh hasil bahwa dari analisa permasalahan berkaitan dengan angkutan on line R2 khususnya yang ada di wilayah Kab. Jepara tidak memerlukan akan adanya revisi atas undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena adanya UU dan Permen dirasa masih relevan untuk mengatasi permasalahan transportasi on line yang berkembang saat ini.